PASURUAN (datajatim.com) – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam PC PMII Pasuruan dan Aliansi BEM Pasuruan Raya menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Pemerintah Kota (Pemkot) Pasuruan, Rabu siang (23/9/2026).
Aksi kemudian berlanjut ke Gedung DPRD Kota Pasuruan. Dalam aksinya, mahasiswa mendesak Pemerintah Kota Pasuruan agar lebih memprioritaskan anggaran untuk kebutuhan dan pelayanan dasar masyarakat.
Salah satu persoalan yang disoroti massa aksi adalah anggaran pemeliharaan fasilitas rumah dinas yang disebut mencapai sekitar Rp522 juta. Menurut mahasiswa, anggaran tersebut seharusnya dapat dialihkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang dinilai lebih mendesak.
Mereka juga mendesak Pemkot Pasuruan membatalkan rencana perbaikan fasilitas tersebut dan mengalokasikan anggarannya untuk pelayanan dasar.
Ketua PC PMII Pasuruan, Achmad Zulpan Abida, mengatakan anggaran tersebut semestinya dikembalikan untuk kepentingan masyarakat.
“Anggaran setengah miliar itu harus dikembalikan untuk rakyat. Kami menuntut Pemkot membatalkan perbaikan fasilitas mewah tersebut dan mengalihkannya secara penuh untuk pelayanan dasar darurat, seperti infrastruktur air bersih di kelurahan terdampak kekeringan serta program jaring pengaman sosial ekonomi bagi masyarakat miskin kota,” kata Achmad.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa juga menyoroti kondisi sosial ekonomi masyarakat Kota Pasuruan. Mereka merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menurut mereka menunjukkan terdapat sekitar 5.900 penganggur dan 12.830 penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.
Persoalan kekeringan di sejumlah wilayah Kota Pasuruan turut menjadi sorotan. Massa mendesak pemerintah daerah menyusun roadmap penyelesaian krisis ekologis dan krisis air yang terukur.
Selain itu, mahasiswa menuntut adanya transparansi dalam pengelolaan APBD serta meminta DPRD Kota Pasuruan menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah, khususnya berkaitan dengan alokasi anggaran pelayanan dasar dan belanja fasilitas pimpinan.
Saat aksi berlangsung di depan Gedung Pemkot Pasuruan, Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo bersama Wakil Wali Kota Pasuruan menemui massa mahasiswa.
Headline Kang Emil Ungkap Penanganan Kasus Herry Wirawan Sejak Mei: Semoga Dihukum Mati!
Video Sebanyak 70 Orang di Kentucky, AS Tewas usai Diterjang Tornado Dahsyat
Headline Anies Punya Program Baru di YouTube, #daripendopo, Apa Itu?
Video Berita Populer: Uji Coba Gage ke Anyer-Kunjungan Wisman 2022 Diprediksi Rendah
Entertainment Raih Juara Duta Budaya Jatim 2026, Delapan Finalis Sidoarjo Didorong Berdayakan UMKM
Setelah menyampaikan sejumlah tuntutan di Pemkot Pasuruan, massa kemudian bergerak menuju Gedung DPRD Kota Pasuruan.
Menurut massa aksi, Ketua DPRD Kota Pasuruan tidak menemui mereka. Koordinator Aliansi BEM Pasuruan Raya, M. Ubaidillah Abdi, mengatakan massa kemudian melakukan penyegelan Gedung DPRD Kota Pasuruan sebagai bentuk protes.
“Gedung ini resmi kami segel karena sudah tidak berfungsi sebagai rumah aspirasi rakyat. Di saat anggaran elite naik setengah miliar dan rakyat dibiarkan kekeringan, wakil rakyat justru lari bersembunyi. Ketua DPRD terbukti pengecut karena menolak menemui kami hingga jam tujuh malam. Ini adalah bukti nyata bahwa Pemkot dan DPRD Kota Pasuruan benar-benar buta realita,” ujar Ubaidillah.
Massa juga memberikan ultimatum kepada Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan Ketua DPRD Kota Pasuruan agar segera mengambil langkah konkret terhadap tuntutan yang mereka sampaikan.
Mereka menyatakan akan kembali menggelar aksi dengan jumlah massa yang lebih besar apabila tidak ada langkah konkret maupun komitmen tertulis dari pemerintah daerah dan DPRD.
Massa bahkan mengancam akan melanjutkan aksi hingga melakukan penyegelan terhadap fasilitas pimpinan daerah.
Hingga berita ini ditulis, tuntutan mahasiswa tersebut menjadi bagian dari aksi yang menyoroti prioritas penggunaan APBD, pelayanan dasar, persoalan kekeringan, kemiskinan, serta transparansi dan pengawasan anggaran di Kota Pasuruan.
(Red)
Komentar